Audit Dana Hibah Luar Negeri Oleh BPK, LSM Bersiap

0
169
Audit keuangan terhadap dana hibah luar negeri. ilustrasi oleh: http://www.tommcifle.com/

Pontianak, swaraperiau.com – Hibah menjadi sumber pendapatan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia. Pendapatan yang dimaksud diwujudkan dalam berbagai rupa seperti bangunan infrastuktur, akses penerangan, akses telekomunikasi dan lain sebagainya yang utamanya ditujukan demi peningkatan ekonomi masyarakat marginal melalui pemberdayaan masyarakat lokal atau program berbasis masyarakat.

Salah satu negara luar yang memberi sumbangsih terbesar berupa dana hibah di Indonesia adalah Amerika. Hibah dari Millenium Challenge Corporation (MCC) tercatat yang terbesar untuk Indonesia dengan nilai US$ 600 juta dan programnya akan berakhir di tahun ini. Fokus pada energi terbarukan, hibah ini erat kaitannya dengan proses pengadaan barang serta jasa. Meskipun hibah disalurkan melalui sejumlah LSM yang tergabung dalam satuan Konsorsium, namun pihak MCC tetap memakai jasa lembaga ā€“ lembaga tinggi negara sebagai representative pemberi hibah.

Setelah mengawali pertemuan dengan pihak Bappenas melalui sosialisasi program, seluruh konsorsium yang menjadi penyalur dana hibah dapat menjalankan program yang diusung dengan aman dan transparan. Hasil rekam data berupa laporan keuangan dan dokumen pendukung atas aset menjadi perhatian yang perlu dipersiapkan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Di akhir program hibah, aset menjadi bukti fisik berupa harta milik negara. Salah satu bentuk aset yang diberikan MCC kepada komunitas petani madu (periau) di Kalimantan Barat, Indonesia adalah berupa rumah produksi madu hutan sebanyak enam unit. Penyaluran asset milik negara ini dikelola oleh Konsorsium Dian Tama yang terdiri atas enam lembaga lokal dari provinsi Kalimantan Barat.

Keberadaan rumah produksi ini dinilai sangat penting karena dapat membantu kelompok periau mengolah hasil madu hutan dan mendukung kelompok perempuan nelayan dalam hal pengolahan ikan sehingga bernilai jual lebih tinggi. Adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk rumah produksi wilayah sub DAS Kapuas dan Sentarum sangat membantu dalam upaya operasional mesin pengurang kadar air pada madu kemasan serta mesin ā€“ mesin lain yang berkaitan dengan produksi hasil perikanan. Pemerintah melalui Bappenas Kabupaten Kapuas Hulu sangat mendukung keberadaan rumah produksi ini karena membantu masyarakat lokal dalam meningkatkan taraf hidupnya dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Ditaksir, satu unit rumah produksi dapat mencapai nilai lebih dari 500 juta rupiah. Aset ini masuk sebagai harta milik negara yang selanjutnya dihibahkan kepada komunitas periau di lima subsentra yakni Nanga Lauk, Bunut, Penepian, Sekulat, dan Semangit serta satu rumah produksi sentra yang berlokasi di dekat ibukota Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai lembaga tinggi negara yang berwewenang dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI turut andil dalam hal audit kepada LSM maupun Ormas yang terdaftar sebagai pengelola dan penerima dana hibah luar negeri (lihat: www.bpk.go.id/page/tugas-dan-wewenang
-ketua-wakil-ketua-dan-anggota-bpk-ri).

Meskipun hanya terdiri atas 9 orang, BPK dinilai mampu menjalankan tugas yang diembannya sejak 1947. BPK dapat menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksa dari pihak luar untuk menjalankan investigasi atas nama BPK.

Pemeriksaan oleh BPK dapat dilakukan di tempat pelaksanaan kegiatan untuk melihat bukti-bukti, pembukuan, rekening koran, pertanggungjawaban dan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan atas dana hibah. Audit BPK menjamin penyaluran hibah berlangsung benar sesuai dokumentasi lapangan dan laporan pertanggungjawaban. BPK kawal harta negara sehingga asset diterima sesuai sasaran dan tepat nilai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. [Ira]

LEAVE A REPLY