Minimnya Fasilitas Pendukung Penanganan Karhutla

0
254
Tim asssessment dan pemetaan kawasan berdiskusi dengan Kepala Desa Nanga Tuan tekait kawasan di wilayah kerja APBS yang dianggap rawan kebakaran. Doc: Tim Konsorsium Diantama

Nanga Tuan, swaraperiau.com – Dengan luasan wilayah lebih kurang 175KM² dihuni sekitar 820an jiwa, membuat beberapa kawasan Desa  Nanga Tuan sulit dijangkau jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Demikian disampaikan Syahdansah (44) Kepala Desa Nanga Tuan, Kamis 24 Februari 2017.

“Seperti kebakaran di daerah Simok, Hulu Tuan ditahun 1997, berlangsung dalam hitungan bulan, masyarakat tidak mampu mendeteksi secara dini titik api yang ada, dikarenakan sulitnya akses menuju lokasi kebakaran”, kata Syahdansyah diruang kerjanya.

Syahdansyah menjelaskan, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena kebakaran sudah meluas, tidak ada peralatan maupun fasilitas pendukung dan jalur transportasi yang sulit. Jadi masyarakat hanya membiarkan saja, diharapkan kedepannya ketika hal itu terulang, ada pihak terkait yang mendukung dan memperhatikan dengan memberikan pendampingan masyarakat atau bantuan peralatan dan fasilitas pendukung baik berupa pelatihan, alat pemadam kebakaran, dan alat transportasi untuk menjangkau kawasan.

Perekonomian masyarakat Nanga Tuan dahulu masih mengandalkan alam, terutama ketika masih marak illegal logging hingga awal tahun 2003. Sekarang sudah mulai berkurang, beralih pada Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti Madu, Gaharu, Damar, dan Daun Purik (kratom).

“Masyarakat mengandalkan HHBK, namun terkendala harga dan tempat pemasaran. Barang ada tapi harga tidak murah dan tempat penjualan tidak tersedia,” ungkap Syahdansyah.

Syahdansyah berharap, ada yang menjaga atau menjadi patokan harga produk lokal, entah semacam asosiasi atau apapun itu yang bisa menstabilkan harga ditingkat petani, supaya masyarakat tidak dipermainkan oleh para tengkulak.

“Daun Purik menjadi alternatif penghasilan ditengah sulitnya perekonomian dan murahnya harga karet. Masyarakat Nanga Tuan sebagian besar saat ini mengolah Purik sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain menjadi nelayan,” tambah Syahdansyah.

Lanjut Shahdansyah, pohon  Purik hanya diambil daunnya, tidak menebang pohon, jadi sekaligus menghutankan kembali lahan yang sebelumnya tidak terfungsikan, dengan sendirinya masyarakat sudah melestarikan alam tanpa harus diminta.

Sebagai kepala desa, Syahdansyah menekankan pentingnya membangun perekonomian masyarakat dari bawah. Masyarakat harus sejahtera secara ekonomi, minimal cukup memenuhi kebutuhan dasar. “Ekonominya tercukupi dengan cara bekerja yang pekerjaannya ramah lingkungan, yang tidak harus merusak hutan dan alam, untuk itu harus ada yang menjadi sumber ekonomi masyarakat,” katanya.

Selain fasilitas transportasi, komunikasi, kesehatan dan pendidikan, perlu juga diperhatikan sumber perekonomian masyarakat. “Sebab percuma pembangunan fisik yang megah tapi perekonomian masyarakatnya hancur, maka masyarakat akan tetap kembali hidup dengan cara lama, kembali menebangi hutan, membuka penambangan emas tanpa izin, merusak lingkungan, untuk kebutuhan perut,” kata  syahdansyah. (Ignatius  Noreng)

LEAVE A REPLY