Akomodir Keinginan Masyarakat, TNBKDS Inginkan Kerjasama dalam Pengelolaan Kawasan Pemanfaatan

0
219
Panorama alam di Kawasan TNBKDS Doc:Tim Konsorsium Dian Tama

Semangit, swaraperiau.com – Kekhawatiran masyarakat yang sudah sejak lama bemukim di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, kini perlahan mulai menjadi sebuah ketenangan. Dalam kegiatan perencanaan detil pembangunan fasilitas dasar ekowisata di Semangit (49 N 0637776, UTM 0093602 Balai Dusun Batu Rawan Semangit) Zainal Muttaqien, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS) menjelaskan bahwa, zonasi-zonasi yang ada di kawasan taman Nasional Danau Sentarum kepada masyarakat Semangit Dusun Batu Rawan, Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu. Senin, (6/02).

Dari 127.000 Hektar luasan kawasan Danau Sentarum, hanya sekitar 5000 hektar untuk Zona Inti dan 6000 Hektar adalah zona Rimba. Zona inti dan zona rimba tidak boleh ada aktivitas masyarakat karena sebagai zona untuk menjaga aliran air dan melindungi satwa langka.

“Kami hanya meminta beberapa wilayah sebagai zonasi inti untuk menjaga tata air dan satwa langka. 95 persen adalah zona pemanfaatan atau zona tradisional dan hanya 5000 Hektar menjadi zonasi inti, 6000 zona hutan/ rimba dari 127.000 Hektar kawasan Taman Nasional,” papar Zainal.

Zainal mengatakan Balai Besar TNBKDS mengakomodir masyarakat dalam beraktivitas di kawasan Taman Nasional, kami tidak sembarangan membuat zonasi karena menyesuaikan wilayah pemukiman penduduk atau mengedepankan masyarakat hidup semestinya. Selama berada di wilayah Zonasi Pemanfaatan, masyarakat yang tinggal di Kawasan Danau Sentarum diperbolehkan untuk mengelola sumber daya secukupnya seperti madu, ikan dan ekowisata, untuk kelansungan hidup dan sesuai dengan konsep konservasi dan melindungi fauna dan flora langka.

“TNBKDS tidak membatasi pengelolaan hanya memastikan pengelolaan itu berbasis pelestarian alam melalui payung hukum yaitu PKS bagi lembaga pemberdayaan yang beraktivitas di kawasan,” tegas Zainal.
Zainal menambahkan jika ada danau lindung dan sebagainya kami akan serahkan ke masyarakat untuk pengelolaannya berdasarkan kearifan lokalnya dan perjanjian Kerjasama.
M. Yamin. S, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Selimbau meminta agar ada kejelasan patok mengenai batas atau patok zonasi yang ada terutama patok Zona Inti dan zona Rimba.

“Kami takut masyarakat terlanjur masuk zona yang dilarang, dan terkena sanksi akibat tidak mengetahui batas zonasi dan aturan,” tambah M. Yamin.
Zainal menanggapi bahwa Masalah patok adalah pekerjaan yang tertunda, namun sudah ada peta dengan skala besar dan akan dibagikan ke masyarakat yang mengerti untuk menjelaskan kepada masyarakat lainnya sambil menunggu penyelesaian patok zonasi.(Irwan)

LEAVE A REPLY